FIK UPNVJ – Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel melalui pelaksanaan *Rapat Koordinasi Kelengkapan Dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI). Kegiatan ini digelar pada *Kamis, 13 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Dekanat FIK dan dihadiri oleh Tim Zona Integritas FIK Tahun 2025, pimpinan fakultas, dosen, serta tenaga kependidikan.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua ZI, Supriyanto, menjadi ruang strategis untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi atas kelengkapan dokumen yang menjadi bagian dari proses penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam arahannya, Ketua ZI memberikan apresiasi atas ketangguhan dan kesabaran tim di tengah efisiensi anggaran yang tidak menyurutkan semangat untuk terus menuntaskan kewajiban. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam melengkapi dokumen sebagai bentuk nyata komitmen lembaga terhadap reformasi birokrasi.
Sejumlah temuan dan catatan disampaikan oleh para koordinator area, mulai dari perlunya update SK Tim ZI, evaluasi dokumen POB, pemutakhiran data layanan berbasis TIK, hingga kebutuhan cascading target kinerja 2025. Dokumen-dokumen seperti *Matriks SKP dan IKU, **dokumen pengelolaan SDM, hingga *bukti penerapan digitalisasi layanan seperti Readzone (Digital Library) turut menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Rapat ini juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut (RTL) yang harus dipenuhi oleh setiap PIC, termasuk pelaporan evaluasi kinerja, pengumpulan dokumen pendukung, serta finalisasi tanda tangan dokumen penting seperti PK IKU Fakultas dan dokumen Area 6.
Penutup:
Dengan rapat ini, FIK UPNVJ menegaskan keseriusannya dalam membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari gerakan kolektif institusi menuju tata kelola yang transparan dan terpercaya demi peningkatan layanan publik serta kepercayaan masyarakat.