Tagline:Perspektif Akademik terhadap Isu Strategis Teknologi Indonesia

Penulis: Hendra Muswara  | Tendik Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta

FIK-UPNVJ, Jakarta 12 Juli 2026 – Sepuluh tahun dari sekarang, pertanyaan terbesar tentang teknologi mungkin bukan lagi “apa yang dapat dilakukan oleh mesin?”, melainkan “keputusan apa yang masih harus tetap berada di tangan manusia?”

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika kecerdasan artifisial berkembang menuju sistem yang semakin general, robot humanoid mulai bergerak dari laboratorium menuju lingkungan kerja, teknologi kuantum menjanjikan lompatan kemampuan komputasi, digital twin memungkinkan simulasi sistem fisik secara dinamis, dan pemerintahan digital bergerak menuju layanan publik yang semakin otomatis serta prediktif.

Perubahan tersebut bukan sekadar cerita fiksi ilmiah.

Laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum menunjukkan bahwa 86 persen perusahaan yang disurvei memperkirakan AI dan teknologi pemrosesan informasi akan mentransformasi bisnis mereka hingga 2030, sementara 58 persen memperkirakan robotika dan otomasi menjadi faktor transformasi penting. Laporan yang sama juga menegaskan bahwa keterampilan AI, big data, dan keamanan siber akan mengalami peningkatan permintaan, tetapi keterampilan manusia seperti kreativitas, ketahanan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi tetap kritis.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi masa depan akan datang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar dan pengguna, atau mampu menjadi pencipta teknologi, pembangun standar, pengelola risiko, serta penentu arah pemanfaatannya?

Di titik inilah perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mengajarkan perangkat lunak yang sedang populer hari ini.

Perguruan tinggi harus mempersiapkan generasi yang mampu membangun teknologi masa depan sekaligus memastikan bahwa teknologi tersebut bekerja untuk manusia.

Dari AI Hari Ini Menuju Quantum AI dan AGI

Gelombang kecerdasan artifisial saat ini baru merupakan bagian awal dari transformasi yang lebih panjang.

Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, perkembangan AI kemungkinan semakin terhubung dengan kemajuan komputasi, robotika, sistem sensor, edge computing, teknologi kuantum, dan otomasi. Integrasi berbagai teknologi tersebut dapat membuka kemampuan baru dalam penelitian material, kesehatan, logistik, energi, pertanian, keamanan siber, hingga pengambilan keputusan berbasis data.

Salah satu bidang yang mendapat perhatian adalah Quantum AI, yakni wilayah pertemuan antara komputasi kuantum dan kecerdasan artifisial.

Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut komputasi kuantum sebagai salah satu teknologi frontier yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor. Indonesia juga mulai membangun perhatian terhadap ekosistem sains dan teknologi kuantum melalui agenda penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Namun, perkembangan kuantum juga membawa persoalan baru.

Kemampuan komputasi kuantum yang semakin maju dapat memengaruhi keamanan sistem kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi komunikasi dan transaksi digital. Karena itu, pembicaraan mengenai masa depan teknologi kuantum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pengembangan keamanan pascakuantum, tata kelola data, dan kesiapan infrastruktur digital.

Pada saat bersamaan, diskusi global mengenai Artificial General Intelligence (AGI) menempatkan masyarakat pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana jika sistem AI suatu hari mampu melakukan beragam tugas intelektual dengan tingkat kemampuan yang sangat tinggi?

Jawabannya belum pasti.

Karena itu, pendekatan akademik yang sehat harus membedakan antara kemampuan yang sudah dapat diverifikasi hari ini, proyeksi teknologi, dan spekulasi. Sikap kritis seperti ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada dua ekstrem: ketakutan yang berlebihan atau optimisme tanpa pengawasan.

Bagi mahasiswa ilmu komputer, masa depan tersebut menuntut pemahaman yang lebih luas. Kemampuan menulis kode tetap penting, tetapi tidak lagi cukup. Generasi berikutnya membutuhkan dasar matematika, algoritma, data, keamanan siber, komputasi terdistribusi, desain sistem, human-computer interaction, etika, komunikasi, dan kemampuan memahami dampak sosial teknologi.

Ketika Robot Humanoid Menjadi Rekan Kerja Manusia

Bayangkan sebuah fasilitas kesehatan tempat robot membantu membawa peralatan medis. Sebuah kawasan industri tempat robot menangani pekerjaan berisiko tinggi. Atau pusat logistik yang memadukan manusia, sistem AI, kendaraan otonom, dan robot humanoid.

Skenario tersebut semakin layak menjadi objek kajian serius.

Robot humanoid merupakan representasi dari pertemuan beberapa bidang ilmu: computer vision, kecerdasan artifisial, sensor, mekatronika, pemrosesan bahasa alami, kontrol, dan pembelajaran mesin.

Namun, pertanyaan yang harus dijawab Indonesia bukan sekadar apakah robot humanoid dapat menggantikan pekerjaan tertentu.

Pertanyaan yang lebih strategis adalah: di sektor mana robot memberikan manfaat publik terbesar, pekerjaan apa yang harus tetap membutuhkan pertimbangan manusia, dan bagaimana memastikan transformasi teknologi tidak memperlebar ketimpangan?

Data World Economic Forum memperlihatkan bahwa robotika dan otomasi diperkirakan menjadi salah satu kekuatan transformasional menuju 2030. Pada saat yang sama, perubahan kebutuhan keterampilan akan menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar.

Karena itu, pendidikan tinggi perlu mempersiapkan mahasiswa bukan hanya untuk bekerja menggunakan teknologi, tetapi juga untuk merancang, menguji, mengaudit, mengamankan, dan mengevaluasi teknologi.

Robot yang mampu bergerak bukan berarti robot mampu memahami nilai kemanusiaan. Sistem yang mampu memberikan rekomendasi bukan berarti sistem tersebut berhak mengambil semua keputusan.

Di sinilah pendidikan etika teknologi menjadi sama pentingnya dengan pendidikan algoritma.

Digital Twin: Menguji Masa Depan Sebelum Keputusan Diambil

Salah satu teknologi yang berpotensi memiliki dampak besar tetapi belum banyak dipahami masyarakat adalah digital twin.

Secara sederhana, digital twin dapat dipahami sebagai representasi virtual suatu objek atau sistem nyata yang diperbarui dengan data dari pasangan fisiknya dan digunakan untuk memahami kondisi, melakukan simulasi, serta mendukung pengambilan keputusan.

NASA menjelaskan bahwa digital twin memiliki potensi untuk mendukung pemodelan, simulasi, pemantauan waktu nyata, serta peningkatan keamanan dan keandalan misi ruang angkasa. NASA juga mengeksplorasi penggunaannya untuk berbagai sistem kompleks, termasuk pemodelan sistem bumi dan simulasi teknologi ruang angkasa.

Tetapi potensinya tidak berhenti di ruang angkasa.

Bayangkan digital twin untuk kota yang dapat membantu mensimulasikan dampak perubahan lalu lintas sebelum kebijakan diterapkan. Bayangkan representasi digital jaringan air untuk mendeteksi kebocoran, model pertanian untuk memperkirakan risiko, atau model gedung kampus untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan pemeliharaan aset.

Dalam konteks Indonesia, teknologi ini berpotensi dikembangkan untuk persoalan yang sangat konkret: banjir, transportasi, tata ruang, pertanian, energi, logistik kepulauan, dan mitigasi bencana.

Namun, digital twin membutuhkan data yang berkualitas. Jika datanya tidak akurat, tidak diperbarui, bias, atau tidak interoperabel, maka simulasi yang terlihat canggih dapat menghasilkan keputusan yang keliru.

Karena itu, masa depan teknologi tetap bergantung pada hal yang terkadang dianggap sederhana: kualitas data, disiplin pencatatan, standar, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas.

Autonomous Government: Pemerintah Tanpa Manusia atau Pemerintah yang Lebih Responsif?

Istilah autonomous government dapat menimbulkan gambaran ekstrem tentang pemerintahan yang sepenuhnya dijalankan mesin.

Arah yang lebih realistis adalah berkembangnya pemerintahan yang semakin data-driven, prediktif, proaktif, dan terotomasi, tetapi tetap memiliki akuntabilitas manusia.

OECD dalam Digital Government Outlook 2026 melaporkan bahwa AI telah digunakan setidaknya pada satu area pemerintahan di 35 dari 36 negara OECD yang dikaji. Penggunaan terkuat berada pada proses internal dan pelayanan publik, sedangkan penggunaan untuk pembuatan kebijakan dan pengawasan masih lebih terbatas karena membutuhkan kualitas data, transparansi, dan jaminan yang lebih kuat.

Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

Tujuan utama otomatisasi pemerintahan seharusnya bukan menghilangkan manusia dari pelayanan publik, tetapi menghilangkan proses yang tidak perlu, antrean yang dapat disederhanakan, pengulangan input data, ketidakpastian prosedur, ruang konflik kepentingan, dan keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dapat membantu pemerintah mendeteksi kebutuhan layanan lebih awal, mengurangi proses manual, mempercepat respons, dan memberikan layanan yang lebih personal. Namun, sistem semacam itu harus dibangun dengan prinsip privacy by design, keamanan, audit trail, hak untuk memperoleh penjelasan, dan mekanisme pengaduan.

Inilah titik pertemuan antara teknologi masa depan dengan semangat Zona Integritas, WBK, dan WBBM.

Sebuah sistem digital tidak otomatis menciptakan birokrasi yang bersih. Proses yang buruk jika hanya dipindahkan ke aplikasi akan tetap menjadi proses yang buruk dalam bentuk digital.

Transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika teknologi digunakan untuk membuat pelayanan lebih sederhana, keputusan lebih dapat ditelusuri, informasi lebih terbuka, akses lebih adil, dan kinerja lebih terukur.

Space Technology: Mengapa Mahasiswa Ilmu Komputer Perlu Melihat ke Langit?

Teknologi antariksa tidak hanya berbicara tentang roket.

Di balik sebuah misi ruang angkasa terdapat kebutuhan terhadap perangkat lunak, AI, computer vision, komunikasi, keamanan siber, sistem otonom, analisis citra, simulasi, digital twin, dan pemrosesan data dalam jumlah besar.

Karena itu, masa depan space technology juga merupakan masa depan ilmu komputer.

Data satelit dapat mendukung pemantauan kebakaran hutan, perubahan garis pantai, cuaca, pertanian, perikanan, bencana, dan perubahan lingkungan. Tantangannya adalah bagaimana mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kebutuhan yang khas. Teknologi antariksa dan penginderaan jauh dapat dikaitkan dengan persoalan konektivitas, pengawasan wilayah, kebencanaan, pangan, dan lingkungan.

Bagi mahasiswa, ruang angkasa bukanlah bidang yang terlalu jauh. Justru, semakin banyak tantangan antariksa membutuhkan keterampilan yang dipelajari di fakultas ilmu komputer.

Peran FIK UPNVJ: Menyiapkan Manusia, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi

Dalam menghadapi gelombang teknologi lima hingga sepuluh tahun mendatang, Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jakarta memiliki ruang kontribusi strategis melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi.

Peran tersebut dapat dimulai dari pertanyaan sederhana: kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa ketika teknologi yang mereka gunakan hari ini mungkin berubah sebelum mereka mencapai puncak karier?

Jawabannya adalah membangun fondasi yang kuat.

Mahasiswa perlu memiliki kemampuan algoritmik, analitis, dan teknis. Tetapi mereka juga harus mampu bekerja lintas disiplin, memahami kebutuhan pengguna, mengomunikasikan risiko, menguji bias, menjaga keamanan data, serta mempertanggungjawabkan sistem yang mereka bangun.

Kontribusi mahasiswa ke depan dapat diarahkan pada riset-riset yang dekat dengan kebutuhan Indonesia: AI untuk pelayanan publik, computer vision untuk pertanian dan industri, digital twin untuk mitigasi bencana dan lingkungan, keamanan pascakuantum, sistem informasi untuk transparansi layanan, teknologi asistif, robotika, serta analitik data untuk kebijakan publik.

Kampus perlu menjadi ruang aman untuk menguji gagasan, termasuk gagasan yang mungkin gagal.

Sebab inovasi tidak lahir dari budaya akademik yang takut melakukan eksperimen. Namun, kebebasan bereksperimen harus berjalan bersama integritas penelitian, perlindungan data, dokumentasi metodologi, transparansi hasil, dan keterbukaan terhadap evaluasi.

Mahasiswa sebagai Calon Pemimpin Masa Depan

Mahasiswa ilmu komputer hari ini berpotensi menjadi arsitek sistem yang menentukan kehidupan masyarakat pada masa depan.

Mereka mungkin akan merancang algoritma seleksi, sistem kesehatan digital, layanan publik otomatis, robot industri, model prediksi bencana, atau sistem keamanan nasional.

Karena itu, tanggung jawab mahasiswa tidak berhenti pada pertanyaan:

“Apakah sistem ini bekerja?”

Mereka juga harus bertanya:

“Untuk siapa sistem ini bekerja?”

“Siapa yang dapat dirugikan?”

“Apakah keputusan sistem dapat dijelaskan?”

“Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem gagal?”

“Apakah masyarakat memiliki ruang untuk mengajukan keberatan?”

UNESCO menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai landasan rekomendasi etika AI, bersama prinsip transparansi, keadilan, dan pentingnya pengawasan manusia. Prinsip ini relevan untuk pendidikan calon profesional teknologi.

Mahasiswa masa depan harus memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa tidak semua hal yang dapat diotomatisasi harus diotomatisasi.

Itulah bentuk kepemimpinan teknologi.

Integritas Algoritmik adalah Wajah Baru Integritas Publik

Pada masa lalu, integritas birokrasi banyak dibahas dalam konteks prosedur, dokumen, dan transaksi. Pada masa depan, pembicaraan tersebut akan semakin masuk ke wilayah algoritma.

Apakah algoritma pelayanan publik memberikan perlakuan yang adil? Apakah data warga dilindungi? Apakah ada jejak audit? Apakah model dapat dievaluasi secara independen? Apakah manusia dapat mengoreksi keputusan sistem?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa semangat pembangunan Zona Integritas, WBK, dan WBBM harus berkembang mengikuti perubahan teknologi.

Pencegahan penyimpangan pada masa depan juga membutuhkan audit algoritma, pengendalian akses data, pemisahan kewenangan digital, pencatatan jejak keputusan, pengujian keamanan, dan mekanisme koreksi yang dapat digunakan masyarakat.

OECD menekankan bahwa data harus dikelola sebagai aset strategis pemerintah secara aman, etis, dan efisien untuk menghasilkan layanan yang lebih dapat dipercaya, efisien, dan proaktif.

Dengan demikian, teknologi masa depan dan agenda integritas bukan dua dunia yang terpisah.

Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin tinggi pula standar pertanggungjawabannya.

Dampak Nyata: Teknologi Harus Sampai kepada Masyarakat

Ukuran keberhasilan teknologi tidak terletak pada seberapa rumit algoritmanya.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah petani dapat memperoleh informasi yang lebih tepat, guru dapat mengajar dengan lebih efektif, pasien memperoleh layanan lebih cepat, penyandang disabilitas mendapatkan akses lebih luas, masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik, dan pemerintah mampu mengambil keputusan dengan data yang lebih baik.

Di sinilah penelitian perguruan tinggi harus menjaga hubungannya dengan realitas.

Quantum AI mungkin terdengar jauh, tetapi riset keamanan pascakuantum relevan untuk perlindungan sistem digital. Digital twin terdengar futuristik, tetapi dapat dikembangkan untuk simulasi banjir dan pengelolaan energi. AI terdengar global, tetapi dapat digunakan untuk membantu persoalan pertanian, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik di Indonesia.

Teknologi menjadi bermakna ketika ia berpindah dari demonstrasi menuju manfaat.

Perspektif Pakar: Masa Depan Harus Dibangun dengan Kehati-hatian

Para ahli dan lembaga internasional memiliki pandangan yang beragam mengenai kecepatan perkembangan teknologi masa depan. Namun, terdapat satu benang merah yang semakin kuat: inovasi membutuhkan tata kelola.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengembangkan proses penyusunan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan konsep pedoman etika AI. Dokumen kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun pengembangan dan pemanfaatan AI yang lebih terarah serta terintegrasi dengan kerangka hukum yang ada.

Kehadiran perspektif akademik penting agar diskusi teknologi masa depan tidak hanya dikuasai oleh narasi komersial. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan analisis kritis, independen, berbasis bukti, dan berpihak pada kepentingan publik.

Menuju 2035: Indonesia Membutuhkan Keberanian untuk Mencipta

Indonesia memiliki satu dekade yang menentukan.

Dalam periode tersebut, teknologi AI akan semakin matang. Robot akan semakin adaptif. Digital twin akan semakin terhubung dengan data waktu nyata. Pemerintahan akan semakin menggunakan AI. Teknologi kuantum akan berkembang. Eksplorasi ruang angkasa akan semakin bergantung pada sistem otonom dan analitik data.

Tetapi masa depan teknologi Indonesia tidak akan ditentukan oleh teknologi saja.

Ia akan ditentukan oleh kualitas pendidikan, keberanian melakukan riset, investasi pada manusia, kualitas regulasi, keamanan data, kemampuan membangun kolaborasi, dan integritas dalam menggunakan kekuasaan teknologi.

Bagi FIK UPNVJ, tantangannya adalah memastikan mahasiswa tidak hanya siap menghadapi pekerjaan masa depan, tetapi juga siap menjadi pencipta solusi, peneliti, inovator, auditor teknologi, wirausaha digital, dan pemimpin yang memahami konsekuensi dari sistem yang mereka bangun.

Reputasi institusi pendidikan tinggi pada akhirnya tidak dibangun dari seberapa sering kata inovasi disebutkan.

Reputasi dibangun ketika penelitian menjawab persoalan nyata, mahasiswa memiliki kompetensi dan integritas, teknologi memperbaiki pelayanan, data dikelola secara bertanggung jawab, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan di kampus.

Teknologi masa depan mungkin akan sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan hari ini.

Namun satu prinsip tidak berubah: masa depan yang layak diperjuangkan adalah masa depan ketika teknologi memperkuat martabat manusia, memperluas keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membantu Indonesia berdiri sebagai pencipta bukan sekadar pengguna teknologi dunia.

Humas Fakultas Ilmu Komputer
UPN Veteran Jakarta